Awal kepemimpinan Prabowo diwarnai anomali tata kelola hukum, mulai dari polemik kelegalan Wantimpres hingga perombakan besar-besaran 199 personel Polri.
Artikel dari Sartika
Negara dinilai lebih royal mengamankan pasar modal senilai Rp17,89 triliun ketimbang membenahi infrastruktur darurat dan mitigasi bencana di daerah rawan.
Kepolisian merotasi tujuh Wakapolda di tengah gelombang unjuk rasa berujung penangkapan paksa, memicu kekhawatiran pergeseran SOP pengamanan kebebasan sipil.
Kontradiksi tajam antara seruan moral purnawirawan TNI dan tindakan represif aparat di lapangan jelang demo besar memukul mundur demokrasi substansial Indonesia.
Kabut asap lintas batas kembali memicu protes keras Malaysia dan Singapura. Di tengah krisis fiskal domestik, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan kian telanjang.
Menyoroti kontradiksi antara gagasan ekstrem isolasi pulau buas ala Yusril Ihza Mahendra dengan realitas pemulihan psikologis warga terdampak penggerebekan narkoba.
Evaluasi integritas penegakan hukum tersendat akibat rentetan skandal markas judi di fasilitas militer, kongkalikong lapas, hingga korupsi kepala daerah.
Pernyataan Fadia Arafiq membuka kotak pandora mentalitas birokrasi yang menganggap suap sebagai tradisi. Bagaimana sistemik korupsi berkedok budaya dilanggengkan?
Pemerintah tarik utang baru Rp494,3 triliun di tengah defisit pajak Rp750 triliun dan minyak tembus US$104 per barel, ancam ketahanan fiskal APBN 2026.
Ratusan personel gabungan Brimob dan Sabhara gerebek Kampung Ambon dan Boncos di Jakarta Barat kemarin. Belasan terduga pelaku narkoba diamankan.
