Di tengah darurat banjir bandang Padang, panggung politik Jakarta justru gaduh oleh sengketa legitimasi kekuasaan di MK dan isu pemakzulan.
Negara dinilai lebih royal mengamankan pasar modal senilai Rp17,89 triliun ketimbang membenahi infrastruktur darurat dan mitigasi bencana di daerah rawan.