Kementerian Haji dan Umrah Klarifikasi Penunjukan Anak Gus Irfan
Berbagai kalangan parlemen turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dengan mendesak komisi terkait di DPR RI memanggil pihak kementerian untuk meminta penjelasan secara menyeluruh. Pengawasan legislatif dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam membiayai tenaga ahli di kementerian.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam membuktikan komitmen transparansi pengisian jabatan non-struktural di kementerian dan lembaga negara lainnya. Tuntutan reformasi birokrasi yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil.
▼ SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA ▼
▲ LANJUTAN ARTIKEL ▲
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
