Ditantang Pangkas Dana Pokir, Kini DPRD Kupang Ikut Perjuangan Bupati ke Kemenkeu RI
Prokompim Setda Kabupaten Kupang - Bupati Kupang Yosef Lede bersama Pimpinan DPRD berkunjung di Kementrian Keuangan RI untuk membahas dukungan anggaran Kemenkeu kepada Pemkab Kupang
Oelamasi,Aktualis.ID - Kisruh Gaji PPPK Kabupaten Kupang di Tahun 2026 yang menjadi kendala pemerintah kabupaten kini berada di tangan Pemerintah Pusat. Walau sempat membuat konflik antara Pemkab dan DPRD hingga keluar "sinyal" dari Bupati Yosef Lede untuk memepersiapkan langkah alternatif berupa pemangkasan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp22 Miliar, DPRD pun ikut "nimbrung" memperjuangkan hak-hak PPPK ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI.
Berdasarkan perss rilis yang diterima Aktualis.ID Minggu,(21/6/2026). Bupati Kupang Yosef Lede bersama pimpinan DPRD diantaranya Ketua DPRD Daniel Taimenas dan Wakil Ketua DPRD Tome Dacosta dan Sofia Malelak-De Haan dan sejumlah anggota dewan, berkunjung ke Kementerian Keuangan RI guna menyampaikan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga kesulitan membayar hak-hak para P3K di Kabupaten Kupang.
Keterbatasan Fiskal
Dalam kesempatan itu, Bupati Yosef mengatakan, kondisi fiskal daerah yang terbatas saat ini, membuat Pemerintah Kabupaten Kupang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar hak-hak para PPPK di Kabupaten Kupang.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
