PDIP Nyatakan Putusan MK Bebani Pemerintahan Prabowo Dan Runtuhkan Legitimasi Gibran
Lebih lanjut, partai berlambang banteng moncong putih itu menyoroti implikasi politik jangka panjang terhadap peta koalisi pendukung pemerintah. Keberadaan Wakil Presiden yang legitimasinya terus dipertanyakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil dikhawatirkan akan mengganggu efektivitas pengambilan keputusan strategis di kabinet.
"Kami melihat keretakan legitimasi ini mengancam soliditas koalisi. Presiden Prabowo harus bekerja ekstra keras karena bayang-bayang cacat keabsahan hukum wakilnya terus mendegradasi kepercayaan publik," tambahnya dalam kesempatan yang sama.
Menganggapi serangan terbuka tersebut, pihak Istana Kepresidenan melalui juru bicara kepresidenan memilih bersikap dingin dan meminta semua pihak untuk menghormati konstitusi yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama kabinet saat ini adalah menjalankan program kerja kerakyatan tanpa terdistraksi oleh polemik politik.
"Pemerintah tetap berjalan di atas rel konstitusi. Segala keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang adalah final dan mengikat, sehingga energi nasional sebaiknya dicurahkan untuk pembangunan," ujar pejabat Kantor Staf Presiden merespons kritik dari partai oposisi tersebut.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
