Redaksi - APBN Terjepit Utang Rp494 T dan Lonjakan Minyak, Ruang Fiskal Kritis
Jakarta, Aktualis.ID - Pemerintah Republik Indonesia di bawah tekanan ganda menyusul penarikan utang baru sebesar Rp494,3 triliun guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan luar biasa ini terpaksa diambil di Jakarta pada pekan kedua Oktober 2026, setelah penerimaan pajak mengalami shortfall atau kekurangan setoran hingga menembus angka Rp750 triliun, diperparah oleh lonjakan harga minyak dunia yang menembus level US$104 per barel akibat eskalasi konflik geopolitik global. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius dari kalangan ekonom mengenai kapasitas fiskal domestik dalam mendanai program prioritas nasional tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.
Lonjakan harga minyak mentah internasional yang merangsek ke atas US$104 per barel secara langsung mendongkrak beban subsidi energi dan kompensasi dalam negeri, sementara target perpajakan nasional gagal tercapai akibat kelesuan sektor industri tertentu. Akibatnya, Kementerian Keuangan mengandalkan pembiayaan utang baru secara agresif untuk menjaga agar roda birokrasi dan program strategis tetap berjalan. Situasi ini menguji daya tahan APBN secara ekstrem, mengingat porsi pembayar pokok utang dan bunga terus menggerus ruang fiskal yang semestinya dialokasikan untuk belanja produktif.
"Tekanan ganda ini menempatkan postur APBN kita pada posisi paling rentan dalam lima tahun terakhir. Ketika pendapatan pajak meleset jauh hingga Rp750 triliun dan beban subsidi membengkak akibat harga minyak US$104 per barel, opsi utang baru Rp494,3 triliun ibarat buah simalakama," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/10).
Bhima menambahkan bahwa pelebaran defisit anggaran yang dibiayai melalui instrumen surat berharga negara (SBN) berisiko menekan likuiditas perbankan domestik dan mendongkrak biaya pinjaman sektor swasta. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi belanja mandatori dan program prioritas nasional tidak mengalami pemangkasan tajam yang dapat memicu kontraksi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
