Pemerintah Tolak Tetapkan Darurat Nasional Karhutla Demi Jaga Kapasitas Daerah
Kendati demikian, kebijakan ini menuai respons kritis dari sejumlah pemerintah daerah yang merasakan dampak langsung kepulan asap dan penurunan kualitas udara. Sejumlah kepala daerah menilai eskalasi di lapangan bergerak lebih cepat ketimbang suplai logistik dan bantuan pemadaman udara yang dikirimkan oleh pusat.
"Kami di daerah terus berjibaku dengan keterbatasan anggaran operasional harian. Bantuan penanganan darurat memang ada, namun eskalasi di lapangan menuntut adanya percepatan birokrasi yang seringkali terhambat oleh status normal saat ini," ungkap salah satu kepala badan penanggulangan bencana daerah.
Lembaga pemerhati lingkungan turut menyoroti efektivitas penanganan karhutla tanpa adanya payung status darurat nasional. Mereka menilai penanganan sektoral yang berjalan saat ini berisiko memperlambat koordinasi lintas instansi dalam penindakan hukum terhadap korporasi yang diduga menjadi pelaku pembakaran.
"Tanpa status nasional, sinkronisasi penegakan hukum dan alokasi anggaran luar biasa sering kali berjalan lambat. Padahal, ancaman ekologis dan kesehatan masyarakat sudah berada di ambang batas mengkhawatirkan," kata juru bicara lembaga lingkungan hidup.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
