Mabes TNI merespons positif surat pengiriman tersebut dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pihak militer menegaskan bahwa institusinya tidak akan melindungi prajurit yang terbukti melanggar hukum dan mencederai kepercayaan publik.
Penyidikan kasus korupsi BNPB ini beririsan antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, mengingat adanya dugaan keterlibatan bersama antara pihak swasta, pejabat sipil, dan oknum militer. Mekanisme penanganan perkara akan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang koneksitas.
"Mabes TNI siap bersikap koperatif dan menyerahkan mekanisme penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan anggota kami," tegas perwira tinggi Mabes TNI menanggapi surat resmi dari KPK.
Tim penyidik gabungan nantinya akan membentuk nota kesepahaman khusus untuk menentukan apakah proses persidangan akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer atau melalui koneksitas di pengadilan tipikor. Pembagian kewenangan ini diatur ketat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
Related to this topic:
