Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini meminta pemerintah mengakui pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, demi optimalisasi zakat nasional.
Polri melalui Kadiv Humas Irjen. Pol. Sandi Nugroho menegaskan Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan memungut pajak, klarifikasi peran di masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini berwenang mengakses data rekening bank keluarga wajib pajak. Aturan baru ini butuh sosialisasi masif.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan baru hari ini, Senin (20/7/2026), yang memperinci kriteria Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dapat berlanjut ke pemeriksaan pajak, demi kepastian hukum dan efisiensi.
Mabes TNI hari ini, Senin (20/7/2026), menjelaskan peran Babinsa dalam pengawasan pajak hanya sebatas sosialisasi dan pendampingan, bukan penindakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara nasional memulai program ekstensifikasi wajib pajak baru hari ini, Minggu, 19 Juli 2026, dengan menyisir data rekening dan plat nomor.
Badan Federal Investasi Indonesia (PFII) hari ini mengumumkan insentif pajak 0% selama 50 tahun bagi investor kakap di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini mengklarifikasi aturan pajak UMKM, menegaskan fasilitas PPh final 0,5% tidak dihapus, melainkan memiliki batas waktu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini menjelaskan bahwa biaya pendaftaran event olahraga lari dikenakan PPN 11% sesuai UU HPP, untuk kepastian hukum.
DJP menunjuk empat marketplace besar sebagai pemungut PPN dan PPh efektif 1 Agustus 2026, optimalkan penerimaan dari ekonomi digital.