Jakarta, Aktualis.ID - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyiapkan langkah konkret serta regulasi lanjutan untuk memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik di tengah masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respon cepat pemerintah menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas mengharamkan penggunaan produk tembakau alternatif tersebut.
Langkah penertiban ini difokuskan pada penegakan aturan kesehatan yang lebih ketat serta evaluasi menyeluruh terhadap izin distribusi produk vape di berbagai daerah. Pemerintah menilai fatwa keagamaan tersebut memperkuat urgensi perlindungan kesehatan publik, khususnya bagi kalangan anak-anak dan remaja yang menjadi target utama pemasaran produk nikotin cair.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa lembaganya langsung berkoordinasi dengan lintas sektor untuk membahas tindak lanjut dari ketetapan ulama tersebut. Menurutnya, aspek legalitas dan perlindungan masyarakat dari bahaya zat adiktif menjadi prioritas utama dalam merumuskan kebijakan turunan di tingkat operasional.
"Kami menyambut baik fatwa ini karena sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan prevalensi perokok pemula dan melindungi generasi muda dari dampak buruk kesehatan jangka panjang," ujarnya saat memberikan keterangan resmi di kantor Kementerian Kesehatan pada Rabu, 11 November 2026.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
