Kemenpan RB Terapkan Satu Data Indonesia Pangkas Birokrasi Dokumen
Jakarta, Aktualis.ID - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama sejumlah instansi terkait resmi menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia guna memangkas kewajiban warga untuk berulang kali mengurus dokumen kependudukan serta perizinan di berbagai instansi pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh basis data kependudukan dan perizinan dalam satu ekosistem digital tunggal yang dapat diakses lintas sektor.
Mekanisme integrasi data lintas kementerian tersebut kini masuk dalam tahap uji coba terbatas yang melibatkan beberapa instansi vertikal dan pemerintah daerah terpilih. Langkah uji coba ini ditujukan untuk memetakan celah hambatan operasional serta memastikan sinkronisasi sistem pangkalan data berjalan tanpa kendala berarti sebelum diterapkan secara nasional.
Dalam proses integrasinya, pemerintah memprioritaskan aspek pengamanan infrastruktur digital guna mengantisipasi potensi ancaman kebocoran data pribadi warga negara. Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dilibatkan secara intensif untuk melakukan audit keamanan berlapis terhadap arsitektur sistem yang baru.
Terkait tenggat waktu, pemerintah mematok target implementasi penuh kebijakan Satu Data Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran mendatang. Percepatan ini diharapkan mampu mendongkrak indeks efisiensi layanan publik secara signifikan.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
