Lebih lanjut, Kemenkes juga menggarisbawahi bahwa peredaran vape selama ini luput dari pengawasan ketat karena statusnya yang kerap dianggap sebagai produk gaya hidup modern. Padahal, kandungan zat kimia berbahaya dan nikotin di dalamnya tetap memberikan dampak destruktif bagi sistem pernapasan dan kardiovaskular.
Pihak kementerian kini tengah menyusun draf revisi regulasi pengamanan zat adiktif yang mencakup larangan total iklan, promosi, dan sponsor produk rokok elektrik di ruang publik maupun platform digital. Aturan ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk memasarkan produk mereka secara bebas.
"Regulasi baru ini tidak hanya mengatur soal peredaran fisik di pasaran, tetapi juga menyasar penjualan secara daring yang selama ini sulit dijangkau oleh pengawasan konvensional," tambah pejabat tinggi Kemenkes tersebut.
Di sisi lain, asosiasi pengusaha vape nasional menyampaikan keberatan atas rencana pengetatan yang merujuk pada fatwa keagamaan tersebut. Mereka mengklaim industri rokok elektrik telah menyerap banyak tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi ekonomi melalui pembayaran cukai hasil pengolahan tembakau lainnya.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
