Menanggapi hal tersebut, Kemenkes menegaskan bahwa kesehatan masyarakat berada di atas kepentingan ekonomi sektoral tertentu. Pemerintah tetap akan berjalan pada koridor perlindungan kesehatan nasional tanpa mengabaikan aspek transisi bagi para pelaku usaha kecil yang terdampak kebijakan ini.
"Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap warga negara terlindungi dari paparan zat berbahaya. Kami akan mengevaluasi seluruh aspek secara objektif namun tetap tegas dalam penegakan aturan," tegas juru bicara Kemenkes.
Kementerian Kesehatan menargetkan draf regulasi lanjutan mengenai larangan dan pembatasan ketat rokok elektrik ini dapat rampung pada akhir tahun 2026. Aturan tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dan dinas kesehatan daerah dalam melakukan penertiban secara masif di lapangan.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
