Prabowo Bahas Keamanan Nasional Bersama 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Di sisi lain, desakan publik terhadap transparansi arah kebijakan Kamtibmas menguat seiring dengan dinamika politik nasional yang kian kompleks. Sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan agar pemerintah tetap membuka ruang akuntabilitas publik terkait substansi yang dibahas dalam pertemuan tertutup antara kepala negara dan para mantan pejabat penegak hukum tersebut.
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi kepolisian menyatakan bahwa pelibatan para mantan pejabat tinggi negara dalam merumuskan kebijakan publik harus tetap berada dalam koridor hukum yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi politik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas institusi penegak hukum di masa depan.
"Publik berhak mengetahui arah kebijakan strategis yang dirumuskan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan instrumen pengamanan negara, agar tercipta akuntabilitas yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat," kata seorang pengamat kepolisian dari lembaga kajian strategis nasional.
Merespons berbagai desakan tersebut, pihak istana menegaskan bahwa masukan dari para mantan Kapolri tersebut akan diolah secara profesional oleh jajaran kementerian terkait. Kebijakan operasional Kamtibmas dipastikan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
