Setneg
KUHP & KUHAP Baru Resmi Berlaku: Babak Baru Penegakan Hukum Nasional Mulai 2 Januari 2026
KUHP & KUHAP Baru Resmi Berlaku: Babak Baru Penegakan Hukum Nasional Mulai 2 Januari 2026
Dalam praktik transisi, peralihan tak selalu sesederhana “ganti buku” pada satu tanggal, sebab sistem masih akan menghadapi perkara-perkara lama yang belum tuntas dan butuh pedoman penerapan.
Mahkamah Agung melalui kanal resminya juga menyoroti skenario perkara transisi, termasuk prinsip “yang lebih menguntungkan” dalam konteks tertentu, sehingga hakim perlu menimbang rezim aturan yang tepat untuk keadilan konkret perkara.
Sementara dari sisi KUHAP baru, sejumlah ulasan berbasis pasal menegaskan UU 20/2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga aparat dan pengadilan harus menata ulang SOP agar tidak terjadi kekosongan prosedural.
Tantangan terbesar penerapan bukan hanya di teks, melainkan di implementasi: kesiapan SDM penegak hukum, integrasi teknologi, pembaruan formulir/prosedur, serta konsistensi penerapan antar daerah.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
