Dalam rilis Setkab, Presiden menyebut MBG sudah mencapai 60 juta penerima manfaat, dan ditargetkan menjadi 82 juta paling lambat Desember 2026, dengan dukungan 22.275 dapur operasional serta ribuan dapur yang masih dalam proses pengajuan/penilaian.
KPK memaparkan konstruksi perkara bermula dari adanya permintaan fee secara diam-diam sebesar Rp1 miliar. Permintaan itu disebut datang dari EKA bersama BBG melalui YOH sebagai perantara “satu pintu” kepada pihak PT KD.
Dalam kerangka evaluasi, pemerintah menyoroti dua simpul yang dinilai paling menentukan: pendataan dan mekanisme pelaporan di tingkat daerah, termasuk bagaimana informasi kerentanan sosial-ekonomi terdeteksi lebih dini.
KPK menyebut uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah, sementara laporan konferensi pers menyebut mayoritas terlihat berupa pecahan rupiah (antara lain Rp100 ribu).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam lokakarya bertajuk Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention yang diselenggarakan bersama OECD di Jakarta pada 12 Februari 2026.
Perubahan paling menonjol pada KUHP Nasional, menurut penjelasan pemerintah, adalah pergeseran orientasi pemidanaan: dari pendekatan yang dominan “menghukum” ke pendekatan yang lebih menekankan pemulihan.