Dua Menteri Kabiber Merah Putih Turun Tangan Atasi Defisit Gaji Pegawai Daerah
Sejumlah kepala daerah yang terdampak mengakui bahwa ruang gerak fiskal mereka sangat sempit karena lebih dari tujuh puluh persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah habis terserap untuk belanja pegawai. Mereka berharap intervensi pusat melalui diskresi pengelolaan Dana Alokasi Umum dapat segera direalisasikan pada pekan ini.
"Kami sangat mengandalkan relaksasi aturan penggunaan dana transfer agar sebagian alokasi bisa difokuskan untuk menutupi kekurangan pembayaran gaji pegawai yang tertunda," ungkap salah satu bupati dari wilayah Indonesia Timur yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia turut mendesak agar formula perhitungan transfer dana perimbangan direvisi total pada tahun anggaran berikutnya. Mereka menilai disparitas fiskal antarwilayah masih terlalu lebar dan kerap merugikan daerah-daerah dengan basis ekonomi yang masih lemah.
Dengan langkah intervensi fiskal yang kini tengah dimatangkan oleh dua menteri Kabinet Merah Putih, pemerintah pusat menargetkan seluruh persoalan tunggakan gaji pegawai di daerah dapat diselesaikan tuntas sebelum akhir triwulan berjalan tanpa mengorbankan target-target pembangunan infrastruktur daerah.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
