Pemerintah Desak Praktik Under Invoicing Masuk Kategori Tindak Pidana Korupsi
Redaksi - Pemerintah Desak Praktik Under Invoicing Masuk Kategori Tindak Pidana Korupsi
Kementerian Keuangan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini tengah merumuskan draf perubahan undang-undang guna mempercepat proses harmonisasi aturan terkait.
Sinkronisasi data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan otoritas perpajakan global juga akan dioptimalkan untuk mendeteksi anomali harga barang secara lebih akurat.
▼ SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA ▼
