Rp362 Miliar untuk Bantargebang! Jakarta Perpanjang Kontrak Sampah 5 Tahun, Warga Menanti Bukti Perubahan
Redaksi - Rp362 Miliar untuk Bantargebang! Jakarta Perpanjang Kontrak Sampah 5 Tahun, Warga Menanti Bukti Perubahan
Di sisi lain, keberadaan timbunan sampah dalam jumlah besar membawa sejumlah risiko yang perlu dikelola secara serius. Air lindi dapat mencemari lingkungan apabila pengumpulan dan pengolahannya tidak berjalan baik. Bau, debu, lalu lintas kendaraan pengangkut, serta potensi ketidakstabilan timbunan juga menjadi persoalan yang perlu dipantau. Risiko tersebut tidak berarti seluruh dampak sudah terbukti terjadi di setiap permukiman sekitar, tetapi menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat pemantauan lingkungan dan membuka informasi hasil pengawasannya kepada masyarakat.
Penggunaan teknologi modern pun harus disertai pengendalian dampak yang terukur. Pada fasilitas termal, pengendalian emisi, pemantauan operasional, serta pengelolaan residu pembakaran menjadi persyaratan penting. Pada fasilitas RDF, debu, bau, kebisingan, dan kualitas hasil olahan perlu dikendalikan sesuai ketentuan. Tanpa standar operasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten, teknologi yang dirancang mengurangi masalah sampah justru berisiko memunculkan persoalan lingkungan baru.
Besaran Rp362 miliar juga perlu dipahami berdasarkan mekanisme penghitungannya. Pramono menjelaskan bahwa perhitungan kompensasi untuk 2027 mempertimbangkan volume sampah, jumlah hari dalam setahun, tarif retribusi Rp25.000 per meter kubik, faktor konversi 4,5, serta penyesuaian sebesar 120 persen. Adapun besaran kompensasi untuk tahun-tahun berikutnya dalam periode kerja sama masih perlu ditetapkan sesuai mekanisme yang disepakati. Karena itu, nilai total lima tahun tersebut harus diikuti kejelasan tahapan anggaran, jadwal penyaluran, dan pelaksanaan program.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kerja sama tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang diumumkan. Warga membutuhkan manfaat yang dapat dirasakan, seperti fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur publik yang lebih baik, dukungan ekonomi yang tepat sasaran, serta penanganan dampak lingkungan yang transparan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program yang dibiayai benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang terdampak, bukan hanya tercatat dalam laporan administrasi.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
