Big Tech Wajib Bangun Listrik Sendiri, Trump Kunci Dominasi AI Tanpa Bebani Rakyat

Melalui Ratepayer Protection Pledge, pemerintahan Trump berupaya memastikan ledakan pusat data menjadi solusi, bukan beban. Perusahaan penandatangan juga diminta berkoordinasi dengan operator jaringan untuk menyediakan pembangkit cadangan saat kondisi darurat guna mencegah pemadaman listrik dan memperkuat ketahanan energi komunitas.

Tak hanya soal energi, komitmen ini mencakup kewajiban investasi pada komunitas lokal. Perusahaan didorong merekrut dan melatih tenaga kerja dari wilayah tempat pusat data dibangun, dengan target menciptakan ribuan lapangan kerja baru serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja Amerika di sektor teknologi tinggi.

Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar Trump dalam memperluas pasokan energi domestik dan mempercepat dominasi AI Amerika. Sejak awal masa jabatan, ia menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk meningkatkan produksi energi, memperluas kapasitas nuklir, serta memperkuat jaringan listrik nasional.

Termasuk di antaranya pembentukan National Energy Dominance Council (NEDC) dan peluncuran Winning the Race: America’s AI Action Plan pada Juli 2025 yang menargetkan penghapusan hambatan energi demi supremasi AI.

Dengan kebijakan ini, Trump menempatkan ekspansi AI sebagai prioritas strategis, sembari memastikan biaya transformasi digital tidak dibebankan kepada konsumen. Gedung Putih menyebut langkah tersebut sebagai fondasi menuju kepemimpinan teknologi global yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.