Revitalisasi Sekolah di Sumsel: Wamen Atip Minta Pengawasan Ketat, Dorong “Deep Learning” yang Humanis & Menyenangkan

Sumatra Selatan, Aktualis.ID — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menekankan pentingnya pembelajaran mendalam (deep learning) yang humanis, kontekstual, dan menyenangkan bagi murid.

Ia menegaskan, program revitalisasi satuan pendidikan tidak boleh dipandang sekadar pembangunan fisik, melainkan amanah besar dari rakyat untuk masa depan anak bangsa.

Pesan itu disampaikan dalam kunjungan kerja di Sumatra Selatan untuk meninjau implementasi program prioritas pendidikan di SD Negeri 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya (SONS), dan SMA Negeri 21 Palembang.

Dalam arahan di SMA Negeri 21 Palembang, Wamen Atip menyebut program revitalisasi merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan segera setelah pelantikan, dengan tujuan memastikan hadirnya pendidikan bermutu.

Karena tanggung jawabnya besar, ia meminta seluruh pihak—dari kepala daerah hingga masyarakat—untuk memperketat pengawasan dalam pelaksanaan revitalisasi.

Atip mengingatkan, anggaran revitalisasi bersumber dari rakyat sehingga harus dijaga bersama. Ia menekankan pengawasan kolektif agar dana benar-benar kembali menjadi manfaat bagi sekolah dan murid.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran yang disebut sudah dialokasikan secara presisi, sekaligus mengingatkan agar tidak ada praktik yang tidak benar dalam perencanaan maupun pengawasan.

Dalam skema pelaksanaan, pemerintah memilih swakelola untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of responsibility) dari pihak sekolah. Menurut Wamen Atip, pendekatan ini dinilai efisien.

Ia memaparkan, dari anggaran sekitar Rp16,9 triliun, pemerintah meningkatkan jangkauan revitalisasi dari 13.400 menjadi sekitar 16.150 satuan pendidikan dalam waktu relatif singkat, sekitar 4–5 bulan.

Meski begitu, ia memberi catatan agar sumber daya lokal dan perguruan tinggi dilibatkan lebih optimal untuk menghidupkan ekonomi daerah, termasuk mengukur seberapa besar serapan tenaga kerja lokal melalui skema swakelola.