Komisi VIII DPR Desak Percepatan Penataan Kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar proses penataan kelembagaan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Ia mengatakan koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama, serta Kementerian PANRB menjadi kunci utama dalam menyelesaikan proses penataan organisasi tersebut.
Menurutnya, proses transisi kelembagaan tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi di tingkat pusat. Penyesuaian juga perlu dilakukan hingga ke tingkat daerah.
Dengan begitu, seluruh sistem pengelolaan ibadah haji dan umrah dapat berjalan secara terintegrasi. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah.
Dominggus Manu
"Menulis dengan nurani, berbicara lewat fakta, dan berdiri tanpa takut"
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
