Komisi VIII DPR Desak Percepatan Penataan Kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah
Selain persoalan organisasi, Komisi VIII juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia di kementerian baru tersebut. Ketersediaan SDM yang memadai dinilai menjadi penopang utama jalannya tugas kementerian.
Ansory menyebut bahwa kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan struktur organisasi yang sedang disusun. Oleh karena itu, sinkronisasi data kepegawaian perlu segera dilakukan.
Ia menambahkan bahwa perencanaan SDM harus disusun secara komprehensif. Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan jabatan maupun tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.
Komisi VIII juga menekankan pentingnya integrasi data terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Data yang terkelola dengan baik akan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan.
Dominggus Manu
"Menulis dengan nurani, berbicara lewat fakta, dan berdiri tanpa takut"
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
