Kendati demikian, tekanan publik terhadap pembenahan internal BUMN transportasi massal ini semakin menguat seiring bertambahnya daftar pejabat yang diperiksa. Masyarakat mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu demi memberikan efek jera.
Hingga saat ini, penyidik KPK masih terus mendalami peran Direktur Utama PT KAI dalam pusaran korupsi digitalisasi SPBU tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak swasta maupun internal BUMN terus digenjot guna merangkai konstruksi hukum yang utuh sebelum menentukan status penahanan para pihak terkait.
▼ SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA ▼
