Rakornas Pemerintah Pusat & Daerah 2026: Penekanan pada Sinergi Program dan Eksekusi Kebijakan

Dalam rilis Setkab, Presiden menyebut MBG sudah mencapai 60 juta penerima manfaat, dan ditargetkan menjadi 82 juta paling lambat Desember 2026, dengan dukungan 22.275 dapur operasional serta ribuan dapur yang masih dalam proses pengajuan/penilaian.

Angka-angka itu kemudian dikaitkan dengan dampak riil: Presiden menyebut ribuan dapur tersebut menciptakan lapangan kerja dan memutar rantai pasok di desa-desa—sebuah contoh mengapa daerah diminta tidak sekadar “menerima program”, tetapi menjadi penggerak distribusi, suplai, dan pengawasan kualitas.

Di sektor kesehatan, Presiden menyinggung program pemeriksaan kesehatan gratis yang disebut telah menjangkau 70 juta warga—menjadi bukti bahwa program nasional yang masif membutuhkan koordinasi data, fasilitas layanan, serta dukungan operasional di daerah.

Pada sektor pendidikan, Presiden menyebut pemerataan fasilitas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, termasuk distribusi Interactive Flat Panel ke 282.180 sekolah—yang pada praktiknya menuntut kesiapan listrik, jaringan, perawatan, dan tata kelola pemanfaatan di daerah.

Rakornas juga mengangkat isu “yang terlihat sepele tapi menentukan reputasi negara”: pengelolaan lingkungan. Presiden memperkenalkan rencana Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) dan menekankan penanganan sampah yang terpadu, termasuk rencana 34 proyek waste to energy di 34 kota, yang jelas menuntut sinergi pembiayaan, perizinan, dan eksekusi lintas pemda.