Pergerakan tanah yang masif ini mengancam keselamatan dan merusak tempat tinggal warga. Berdasarkan data di lapangan, sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) di Dusun 4 Oenoto harus merasakan dampak langsung dari bencana ini.
Daerah
Kepolisian Republik Indonesia terus memberikan pengaruh harmonis dalam kinerja-nya. Salah satu wujud komitmen yang terjadi, yakni hadir langsung dan memberikan wujud perhatian atas kondisi kesulitan yang dialami oleh warga di Kota Kupang.
Empat fraksi, yakni Fraksi NasDem, PAN, Demokrat, dan Golkar, mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran daerah yang berujung pada tingginya nilai Silpa di akhir tahun anggaran.
Kritik tajam tersebut, disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Victor Dimoe Heo. Di mana, Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, khususnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda), demi kepentingan masyarakat.
Salah satu fraksi di Parlemen DPRD Kota Kupang yakni, Gabungan Hanura, PSI dan Perindo dikabarkan sudah tak harmonis lagi. Lantaran, PSI yang berkomposisi 3 anggota dewan mendapatkan dukungan dari Perindo untuk menyalip kursi Ketua Fraksi gabungan dari Partai Hanura yang saat ini dijabat politisi Hanura, Daniel Boling.
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang baru saja menyelesaikan seminar dan ujian tesis bagi 18 mahasiswa Pascasarjana yang berlangsung pada Kamis (17/6/2026) dan Jumat (18/6/2026). Para calon magister tersebut mengaku mendapatkan layanan akademik yang baik selama menempuh studi di Pascasarjana IAKN Kupang.
Kesebelasan PS Malaka Juara Piala Presiden 2026
Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kupang akhirnya memilih satu perjuangan untuk memastikan nasib Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkab dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Proses perdamaian ini mempertemukan Ibu Berta Manu selaku pemilik sah lahan, Bapak Arison Gela yang sebelumnya berstatus terlapor, serta perwakilan keluarga dan pihak kepolisian. Mediasi ini mengklarifikasi posisi Arison Gela, yang ternyata terjebak dalam pusaran konflik akibat instruksi sepihak dari individu yang mengklaim lahan tersebut.
Status jalan yang terputus ini merupakan jalan provinsi, yang menjadi urat nadi perlintasan dari arah Polen maupun sebaliknya. Terputusnya akses ini melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bosen secara signifikan.