Komisi VIII DPR Desak Percepatan Penataan Kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah

SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA

Aktualis.ID - Proses pembentukan dan penataan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah RI kembali menjadi sorotan di parlemen. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mempercepat berbagai tahapan transisi agar kementerian baru tersebut dapat segera berfungsi secara optimal.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Rapat itu membahas penataan organisasi, sumber daya manusia, serta pengalihan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Baca juga Sponsored / Suggested

Rapat kerja tersebut mempertemukan sejumlah kementerian terkait. Hadir dalam forum itu Menteri Agama, Menteri Haji dan Umrah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi VIII menilai percepatan pembentukan struktur organisasi menjadi faktor penting bagi efektivitas pelayanan ibadah haji dan umrah. Tanpa struktur yang jelas, pelaksanaan tugas kementerian baru dikhawatirkan akan berjalan kurang maksimal.

Like 0
Love 0
Wow 0
Haha 0
Sad 0
Angry 0
Advertisement

Kata Aktualizer

  1. Belum ada komentar.

Tulis komentar

Silakan login atau daftar untuk menulis komentar.

Related to this topic:

Advertisement