YT - Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT
Pimpinan OPD Akan “Saring” PPPK NTT, Wagub: Yang Malas Bisa Tersingkir
Kupang, Aktualis.ID - Isu “merumahkan” ribuan PPPK di lingkungan Pemprov NTT kini bukan lagi sekadar bisik-bisik kantor. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma secara terbuka menyinggung mekanisme penyaringan kinerja, bahkan menyebut pimpinan OPD akan memilah mana pegawai yang rajin dan mana yang malas.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin upacara bersama ASN di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (2/3/2026), di tengah kekhawatiran soal nasib PPPK yang disebut-sebut bisa terdampak kebijakan pengendalian belanja pegawai.
“Saya berharap ini tidak mengganggu kinerja… nanti pimpinan OPD akan menyaring, ini malas, ini rajin,” kata Johni di hadapan peserta apel, meminta semua pegawai menunjukkan kinerja terbaik agar bisa bertahan.
Yang membuat isu ini terasa “serius” adalah angka yang beredar: Pemprov NTT sebelumnya mengungkap proyeksi pengurangan sekitar 9.000 PPPK sebagai konsekuensi penerapan aturan belanja pegawai.
Pemprov menyebut pemicu utamanya adalah amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dan ditargetkan berlaku penuh paling lambat 2027.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
