YT - Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT
Pimpinan OPD Akan “Saring” PPPK NTT, Wagub: Yang Malas Bisa Tersingkir
Dalam hitungan Pemprov, jika ketentuan itu diterapkan kaku, daerah perlu “menghemat” hingga sekitar Rp540 miliar, angka yang disebut setara dengan pembiayaan ribuan PPPK.
Namun di sinilah kalimat Johni yang paling mengundang tanya: menurutnya, bahkan bila seluruh PPPK dirumahkan sekalipun, target 30% itu belum tentu tercapai. “Kalau PPPK semua dirumahkan pun masih belum memenuhi 30%,” ujarnya.
Karena itu, Johni mendorong opsi “jalan tengah”: Pemprov NTT disebut membuka peluang negosiasi dengan pemerintah pusat khususnya Kemendagri, Kemenkeu, dan KemenPAN-RB untuk mencari penyesuaian.
Di saat yang sama, Pemprov juga menegaskan bahwa wacana merumahkan PPPK belum diputuskan sebagai langkah final. Gubernur NTT Melki Laka Lena disebut masih menunggu kemungkinan relaksasi atau kebijakan lanjutan dari pusat, sembari melakukan antisipasi sejak dini.
Meski begitu, sinyal “pengetatan” sudah terasa dari sisi internal disiplin. Dalam laporan terkait apel, tercatat dari sekitar 5.885 ASN Pemprov NTT, hanya 3.790 yang hadir—dengan 1.914 orang tidak menyertakan keterangan.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
