YT - Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT
Pimpinan OPD Akan “Saring” PPPK NTT, Wagub: Yang Malas Bisa Tersingkir
Kondisi kedisiplinan itulah yang kemudian membuat pesan Wagub terdengar seperti peringatan: isu anggaran bisa berubah menjadi isu kinerja dan kinerja menjadi “alat ukur” yang menentukan siapa bertahan lebih dulu.
Johni meminta para PPPK tidak terjebak kepanikan atau menurunkan produktivitas akibat isu yang berkembang. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik, tetapi pegawai juga diminta menunjukkan disiplin dan hasil kerja.
Di luar pemerintah, suara peringatan juga datang dari DPRD. Komisi I DPRD NTT menilai opsi merumahkan sekitar 9.000 PPPK bukan satu-satunya jalan, dan mendorong Pemprov mengkaji alternatif agar tidak memicu persoalan sosial baru serta penurunan layanan publik.
Intinya, “bom waktu” itu sedang berdetak: aturan fiskal dari pusat menuntut penyesuaian, daerah mencari celah negosiasi, sementara di level lapangan, PPPK diminta bersiap menghadapi evaluasi berbasis disiplin dan kinerja.
Pertanyaannya kini tinggal satu: ketika pembahasan memasuki tahap keputusan, apakah “dirumahkan” akan benar-benar jadi pilihan terakhir atau justru jadi opsi pertama yang menimpa PPPK?
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
