Silpa Rp66,6 Miliar, DPRD: Pemkot Kupang Jangan Buru-Buru Klaim Berhasil
Istimewa Ai - Ilustrasi animasi
Menurut NasDem, kondisi tersebut justru menjadi indikator terbalik bahwa masih terdapat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik yang gagal direalisasikan secara optimal.
"Besarnya Silpa harus menjadi bahan evaluasi serius karena menunjukkan adanya program yang tidak terlaksana atau tidak terserap sesuai perencanaan," tegas Meirlon dalam pandangan umum fraksinya.
Senada dengan itu, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Dicky Tallo, menilai tingginya Silpa tidak bisa serta-merta diklaim sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Menurut Dicky, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan program, lemahnya perencanaan, atau kurang optimalnya pengendalian anggaran selama tahun berjalan.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
