We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By
continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By
continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.
KPK Dorong Reformasi UU Tipikor demi Aksesi Indonesia ke OECD: “Foreign Bribery” hingga Delik Baru Antikorupsi
KPK Dorong Reformasi UU Tipikor demi Aksesi Indonesia ke OECD: “Foreign Bribery” hingga Delik Baru Antikorupsi
SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
KPK menegaskan agenda harmonisasi hukum ini juga bertujuan melindungi kepentingan nasional: Indonesia perlu mampu menindak pihak yang menyuap pejabat di Indonesia, serta memastikan standar hukum tidak membuat Indonesia menghadapi konsekuensi hukum di negara lain.
