"KPU dan Bawaslu tidak boleh berlindung di balik prosedur birokratis semata ketika integritas moral dan etika penyelenggaraan pemilu dipertaruhkan di ruang publik," tegas Siti Aminah, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, dalam konferensi pers terpisah.
Dengan tensi politik yang terus memanas menjelang agenda suksesi kepemimpinan, krisis kepercayaan terhadap legitimasi kekuasaan kini berada di titik nadir. Pola penanganan represif terhadap demonstrasi publik, beririsan dengan kontroversi regulasi administratif, menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia sedang diuji bukan oleh ancaman dari luar, melainkan oleh erosi etika dari dalam institusi kekuasaan itu sendiri.
▼ SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA ▼
▲ LANJUTAN ARTIKEL ▲
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
